Kementerian Agama (Kemenag) berharap Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) ada di seluruh Indonesia pada 2027. Untuk 2020, Kemenag menargetkan ada 40 layanan haji dan umroh terpadu yang akan berdiri.
"Semoga 5-7 tahun kemudian PLHUT sudah tersebar di seluruh Indonesia," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar pada peresmian empat PLHUT di Malang, dalam siaran pers dilihat di situs Kemenag.
Belum lama ini 4 PLHUT diresmikan di empat Kantor Kemenag di Jawa Timur yang berlokasi di Kabupaten Malang, Sidoarjo, Tuban, dan Jember. Nizar berharap adanya gedung PLHUT akan mempercepat serta memudahkan pengurusan haji dan umroh.
Gedung PLHUT punya dua lantai untuk melayani keperluan jamaah haji dan umroh. Lantai pertama untuk pelayanan jamaah yang meliputi informasi, pendaftaran, pembayaran melalui bank yang ditunjuk, dan layanan bimbingan manasik haji dan umrah. Lantai dua adalah ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk bimbingan.
Selain meresmikan, Nizar juga berbagi solusi masalah pembangunan PLHUT misal kepemilikan tanah. Gedung PLHUT harus dibangun di atas tanah atas nama Kemenag sesuai persyaratan aset. Jika ada masalah bisa didiskusikan dengan pemda setempat atau dilakukan dengan pihak ketiga misal hibah masyarakat.
"Semoga 5-7 tahun kemudian PLHUT sudah tersebar di seluruh Indonesia," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar pada peresmian empat PLHUT di Malang, dalam siaran pers dilihat di situs Kemenag.
Belum lama ini 4 PLHUT diresmikan di empat Kantor Kemenag di Jawa Timur yang berlokasi di Kabupaten Malang, Sidoarjo, Tuban, dan Jember. Nizar berharap adanya gedung PLHUT akan mempercepat serta memudahkan pengurusan haji dan umroh.
Gedung PLHUT punya dua lantai untuk melayani keperluan jamaah haji dan umroh. Lantai pertama untuk pelayanan jamaah yang meliputi informasi, pendaftaran, pembayaran melalui bank yang ditunjuk, dan layanan bimbingan manasik haji dan umrah. Lantai dua adalah ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk bimbingan.
Selain meresmikan, Nizar juga berbagi solusi masalah pembangunan PLHUT misal kepemilikan tanah. Gedung PLHUT harus dibangun di atas tanah atas nama Kemenag sesuai persyaratan aset. Jika ada masalah bisa didiskusikan dengan pemda setempat atau dilakukan dengan pihak ketiga misal hibah masyarakat.